Indonesia, sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, saat ini menghadapi tantangan signifikan dalam sistem politiknya. Fenomena Demokrasi Lelah menjadi topik perdebatan hangat di kalangan akademisi dan politisi. Kondisi ini ditandai dengan menurunnya partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi dan meningkatnya ketidakpuasan terhadap pemerintah.
Analisis terbaru menunjukkan bahwa Krisis Demokrasi di Indonesia tidak hanya disebabkan oleh faktor internal, tetapi juga oleh faktor eksternal seperti globalisasi dan perubahan sosial. Evaluasi sistem demokrasi menjadi penting untuk memahami akar masalah dan mencari solusi efektif.
Poin Kunci
- Mengenal konsep Demokrasi Lelah dan implikasinya terhadap stabilitas politik.
- Menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan Krisis Demokrasi di Indonesia.
- Evaluasi sistem demokrasi untuk mencari solusi efektif.
- Menjelaskan dampak Demokrasi Lelah terhadap masyarakat Indonesia.
- Mengidentifikasi langkah-langkah untuk memperkuat sistem demokrasi.
1. Pengertian Demokrasi Lelah
Kelelahan demokrasi adalah fenomena yang mempengaruhi stabilitas politik di Indonesia. Istilah ini merujuk pada kondisi di mana sistem demokrasi mengalami kemerosotan fungsi dan kepercayaan publik terhadap pemerintah menurun.
Apa itu Demokrasi Lelah?
Demokrasi lelah adalah suatu keadaan di mana masyarakat merasa kecewa dan tidak puas dengan kinerja pemerintah dan proses demokrasi yang ada. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan kurangnya transparansi.
“Kita harus waspada terhadap gejala kelelahan demokrasi ini karena dapat mengancam stabilitas politik dan sosial di Indonesia.”
Ciri-ciri Demokrasi Lelah
Ciri-ciri demokrasi lelah antara lain:
- Penurunan kepercayaan publik terhadap pemerintah
- Meningkatnya ketidakpuasan masyarakat terhadap proses demokrasi
- Tingginya tingkat apatisme politik di kalangan masyarakat
Dampak pada Masyarakat
Dampak dari demokrasi lelah dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat, termasuk:
| Dampak | Keterangan |
|---|---|
| Penurunan partisipasi politik | Masyarakat menjadi kurang berpartisipasi dalam proses demokrasi |
| Meningkatnya radikalisme | Ketidakpuasan masyarakat dapat berujung pada meningkatnya radikalisme |
| Krisis legitimasi | Pemerintah menghadapi krisis legitimasi karena kurangnya kepercayaan publik |
Dengan memahami konsep demokrasi lelah dan dampaknya, kita dapat mencari solusi untuk mengatasi permasalahan ini dan memperkuat sistem demokrasi di Indonesia.
2. Sejarah Singkat Demokrasi di Indonesia
Demokrasi di Indonesia telah mengalami perjalanan panjang sejak kemerdekaan. Perjalanan ini tidaklah mulus; Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam mengembangkan sistem demokrasinya.
Perkembangan Sistem Pemerintahan
Sejak kemerdekaan pada tahun 1945, Indonesia telah mengalami beberapa fase penting dalam perkembangan sistem pemerintahannya. Periode awal kemerdekaan ditandai dengan upaya membangun negara dan pemerintahan yang baru. Pada masa ini, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam membangun institusi-institusi dasar negara.
Pada tahun 1950-an, Indonesia mengadopsi sistem demokrasi liberal, yang kemudian dikenal sebagai Demokrasi Liberal. Namun, sistem ini dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk ketidakstabilan politik dan keamanan.
Transisi Menuju Demokrasi
Transisi menuju demokrasi yang lebih matang dimulai pada era Reformasi pada tahun 1998. Era ini menandai berakhirnya rezim otoritarian dan dimulainya proses demokratisasi yang lebih luas. Reformasi membawa perubahan signifikan dalam sistem politik Indonesia, termasuk pelaksanaan pemilihan umum yang lebih bebas dan adil.
“Reformasi telah membuka jalan bagi Indonesia untuk menjadi negara demokrasi yang lebih terbuka dan partisipatif.” –
Pencapaian dan Tantangan
Dalam perjalanan demokrasinya, Indonesia telah mencapai beberapa pencapaian penting, termasuk pelaksanaan pemilihan umum yang reguler dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses politik. Namun, Indonesia masih menghadapi tantangan demokrasi, seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan polarisasi masyarakat.
Menurut berbagai laporan, tantangan-tantangan ini masih menghantui proses demokratisasi di Indonesia. Oleh karena itu, upaya berkelanjutan diperlukan untuk memperkuat institusi demokrasi dan meningkatkan kualitas proses demokrasi.
3. Faktor Penyebab Demokrasi Lelah
Demokrasi Lelah di Indonesia tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari berbagai faktor yang saling terkait. Faktor-faktor ini telah berkembang seiring waktu dan berdampak signifikan pada stabilitas politik negara.
Ketidakpuasan Terhadap Pemerintah
Ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah merupakan salah satu penyebab utama Demokrasi Lelah. Masyarakat merasa bahwa pemerintah tidak responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi mereka.
Korupsi dan Penyalahgunaan Kekuasaan
Korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan juga memainkan peran penting dalam memperburuk kondisi Demokrasi Lelah. Praktik-praktik koruptif ini merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah.
Politisasi Identitas dan Isu Suku
Politisasi identitas dan isu suku telah menjadi faktor lain yang signifikan. Penggunaan identitas dan isu suku dalam politik seringkali memicu konflik dan memperdalam perpecahan di masyarakat.
Berikut adalah tabel yang menggambarkan faktor-faktor penyebab Demokrasi Lelah dan dampaknya:
| Faktor Penyebab | Dampak |
|---|---|
| Ketidakpuasan Terhadap Pemerintah | Menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah |
| Korupsi dan Penyalahgunaan Kekuasaan | Merusak integritas institusi pemerintah |
| Politisasi Identitas dan Isu Suku | Memicu konflik dan perpecahan di masyarakat |
Dalam menganalisis Demokrasi Lelah, penting untuk memahami bahwa faktor-faktor tersebut saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Oleh karena itu, penyelesaian masalah ini memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi.
4. Dampak Demokrasi Lelah terhadap Stabilitas Politik
Fenomena demokrasi lelah telah mempengaruhi stabilitas politik Indonesia secara mendalam. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada proses demokrasi itu sendiri, tetapi juga pada berbagai aspek kehidupan masyarakat dan negara.
Krisis Legitimasi
Demokrasi lelah seringkali menyebabkan krisis legitimasi terhadap pemerintah dan institusi politik. Ketika masyarakat merasa bahwa sistem demokrasi tidak lagi mewakili aspirasi mereka, kepercayaan terhadap pemerintah menurun drastis.
Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dan partai politik. Survei yang dilakukan oleh lembaga independen menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah berada pada level yang rendah.
Radikalisasi Masyarakat
Radikalisasi masyarakat merupakan dampak lain dari demokrasi lelah. Ketika masyarakat merasa tidak puas dengan proses demokrasi, mereka cenderung mencari solusi di luar sistem yang ada, termasuk mendukung kelompok-kelompok radikal.
Ini dapat mengancam stabilitas politik karena meningkatnya polarisasi dan potensi konflik sosial. Oleh karena itu, penting untuk menangani akar penyebab ketidakpuasan masyarakat.
Penurunan Kepercayaan Publik
Penurunan kepercayaan publik terhadap institusi politik dan pemerintah merupakan konsekuensi langsung dari demokrasi lelah. Masyarakat menjadi skeptis terhadap janji-janji politik dan merasa bahwa pemerintah tidak lagi mewakili kepentingan mereka.
| Dampak | Deskripsi | Dampak pada Stabilitas Politik |
|---|---|---|
| Krisis Legitimasi | Menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah | Meningkatkan ketidakstabilan politik |
| Radikalisasi Masyarakat | Meningkatkan dukungan terhadap kelompok radikal | Mengancam stabilitas sosial dan politik |
| Penurunan Kepercayaan Publik | Masyarakat menjadi skeptis terhadap janji politik | Melemahkan legitimasi pemerintah |
Dalam mengevaluasi sistem demokrasi, penting untuk memahami bahwa dampak demokrasi lelah terhadap stabilitas politik memerlukan respons yang komprehensif. Pemerintah dan masyarakat sipil perlu bekerja sama untuk mengatasi akar permasalahan dan memperkuat institusi demokrasi.
5. Peran Media dalam Menggambarkan Demokrasi Lelah
Dalam era informasi yang cepat, media memiliki tanggung jawab besar dalam menggambarkan Demokrasi Lelah. Media tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai pengawas jalannya pemerintahan dan sebagai sarana pendidikan bagi masyarakat.
Media Sosial dan Informasi Salah
Media sosial telah menjadi platform yang sangat berpengaruh dalam penyebaran informasi, termasuk informasi yang salah atau hoax. Hal ini dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap kondisi demokrasi, sehingga memperkuat gejala Demokrasi Lelah.
Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan kesadaran dari pengguna media sosial untuk selalu memverifikasi informasi sebelum membagikannya. Selain itu, platform media sosial juga perlu meningkatkan mekanisme untuk mendeteksi dan menghapus konten yang menyesatkan.
Liputan Media Tradisional
Media tradisional, seperti surat kabar dan televisi, masih memiliki pengaruh besar dalam membentuk opini publik. Liputan yang berimbang dan berbasis fakta dapat membantu masyarakat memahami isu-isu politik dengan lebih baik.
Namun, media tradisional juga menghadapi tantangan dalam menjaga independensi dan integritas jurnalistik di tengah tekanan komersial dan politik.
Tanggung Jawab Etis Media
Media memiliki tanggung jawab etis untuk melaporkan isu-isu politik dengan akurat dan tidak memihak. Pelaporan yang bertanggung jawab dapat membantu meningkatkan kesadaran politik masyarakat dan mengurangi polarisasi.
Dalam menjalankan tanggung jawab etis ini, media perlu memiliki standar jurnalistik yang tinggi dan transparan dalam proses pelaporan. Dengan demikian, media dapat memainkan peran positif dalam memperkuat demokrasi dan mengurangi gejala Demokrasi Lelah.
6. Perbandingan dengan Negara Lain
Demokrasi Lelah menjadi isu global yang mempengaruhi berbagai negara, termasuk Filipina, Brasil, dan Turki. Fenomena ini menunjukkan bahwa tantangan demokrasi bukan hanya masalah domestik, tetapi juga memiliki dimensi internasional.
Kasus di Filipina
Filipina merupakan contoh negara yang menghadapi tantangan demokrasi yang signifikan. Di bawah pemerintahan Rodrigo Duterte, Filipina mengalami kemunduran demokrasi yang ditandai dengan meningkatnya kekerasan dan penekanan terhadap kebebasan pers.
“Kebijakan Duterte seringkali kali dianggap otoriter dan mengancam prinsip-prinsip demokrasi.”
Pengalaman di Brasil
Brasil juga menghadapi masalah demokrasi, terutama selama masa pemerintahan Presiden Jair Bolsonaro. Isu-isu seperti polarisasi politik dan serangan terhadap institusi demokrasi menjadi sorotan.
| Negara | Tantangan Demokrasi | Respon Pemerintah |
|---|---|---|
| Filipina | Kemunduran demokrasi, kekerasan | Penekanan terhadap oposisi |
| Brasil | Polarisasi politik | Reformasi institusional |
| Turki | Penekanan kebebasan pers | Konsolidasi kekuasaan |
Pelajaran dari Turki
Turki di bawah pemerintahan Recep Tayyip Erdogan telah mengalami kemunduran demokrasi yang signifikan, dengan penekanan terhadap kebebasan pers dan oposisi politik. Pengalaman Turki memberikan pelajaran penting tentang bahaya erosi institusi demokrasi.
Dengan mempelajari kasus-kasus di negara lain, Indonesia dapat belajar dari pengalaman mereka dalam menghadapi tantangan demokrasi. Reformasi demokrasi dan penguatan institusi menjadi kunci untuk mengatasi Kelelahan Demokrasi.
7. Suara Rakyat: Masyarakat Sipil dan Aspirasi
Aspirasi masyarakat sipil dapat menjadi katalisator perubahan dalam sistem demokrasi yang lesu. Dalam menanggapi Demokrasi Lelah, masyarakat sipil memainkan peran penting melalui berbagai elemen, termasuk lembaga swadaya masyarakat, pemuda, dan aksi protes.
Peran Lembaga Swadaya Masyarakat
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) memiliki peran signifikan dalam mengawal proses demokrasi. Mereka berfungsi sebagai pengawas pemerintah, memastikan bahwa kebijakan publik dibuat dengan transparan dan akuntabel. LSM juga sering kali menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah, membantu menyuarakan aspirasi rakyat.
Contoh LSM yang berperan dalam mengawal demokrasi di Indonesia adalah:
- KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Tindakan Kekerasan)
- ICW (Indonesia Corruption Watch)
- SETARA Institute
Keterlibatan Pemuda
Pemuda merupakan elemen penting dalam menggerakkan perubahan sosial dan politik. Mereka sering kali menjadi pelopor dalam aksi protes dan kampanye kesadaran masyarakat. Keterlibatan pemuda dalam proses demokrasi dapat membawa energi baru dan perspektif segar dalam menanggapi tantangan Demokrasi Lelah.
Beberapa contoh keterlibatan pemuda dalam demokrasi adalah:
| Organisasi | Fokus Kegiatan |
|---|---|
| GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia) | Aksi protes, pendidikan politik |
| HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) | Pendidikan, advokasi kebijakan |
Aksi Protes dan Respons Pemerintah
Aksi protes merupakan salah satu cara masyarakat sipil menyuarakan aspirasi dan menekan pemerintah untuk melakukan reformasi. Respons pemerintah terhadap aksi protes dapat bervariasi, mulai dari dialog hingga penindasan.
Contoh aksi protes yang signifikan di Indonesia adalah:
- Aksi demonstrasi mahasiswa pada tahun 1998 yang mengantarkan Reformasi
- Aksi protes terhadap kenaikan harga BBM pada tahun 2013
Dalam menanggapi Demokrasi Lelah, penting bagi pemerintah untuk mendengarkan aspirasi masyarakat dan merespons secara konstruktif. Dengan demikian, kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi dapat dipulihkan.
8. Kebijakan Publik dan Respons Pemerintah
Dalam upaya mengatasi Demokrasi Lelah, pemerintah telah mengimplementasikan beberapa reformasi penting yang bertujuan memulihkan kepercayaan masyarakat dan meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.
Inisiatif Reformasi
Pemerintah telah meluncurkan berbagai inisiatif reformasi yang signifikan, termasuk Reformasi Demokrasi yang berfokus pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan.
Contoh inisiatif reformasi termasuk pembentukan lembaga-lembaga independen yang bertugas mengawasi pelaksanaan kebijakan publik dan menangani kasus-kasus korupsi.
Kebijakan Pro-Demokrasi
Kebijakan pro-demokrasi yang dikeluarkan pemerintah bertujuan untuk memperkuat sistem demokrasi di Indonesia.
Beberapa kebijakan tersebut antara lain:
- Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.
- Penguatan lembaga-lembaga demokrasi, seperti lembaga legislatif dan eksekutif.
- Penerapan prinsip-prinsip good governance dalam administrasi pemerintahan.
Tantangan Implementasi Kebijakan
Meski pemerintah telah meluncurkan berbagai kebijakan pro-demokrasi, masih terdapat tantangan signifikan dalam implementasinya.
Salah satu tantangan utama adalah resistensi dari kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan terhadap status quo.
Oleh karena itu, diperlukan evaluasi sistem demokrasi yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diimplementasikan efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
9. Peran Akademisi dalam Menghadapi Demokrasi Lelah
Akademisi memiliki peran penting dalam menanggapi fenomena Demokrasi Lelah melalui berbagai cara, termasuk penelitian dan dialog dengan pengambil kebijakan. Dengan latar belakang keahlian dan pengetahuan yang mendalam, akademisi dapat menganalisis kondisi demokrasi saat ini dan memberikan solusi berdasarkan bukti.
Studi dan Riset
Melalui studi dan riset, akademisi dapat mengidentifikasi akar masalah dari Demokrasi Lelah. Penelitian ini tidak hanya membantu memahami fenomena tersebut tetapi juga memberikan dasar bagi pengembangan kebijakan yang lebih efektif.
Penelitian akademis dapat mencakup analisis tentang partisipasi masyarakat, pengaruh media sosial, dan dampak kebijakan publik terhadap kondisi demokrasi.
Dialog Akademik dengan Pengambil Kebijakan
Dialog antara akademisi dan pengambil kebijakan sangat penting dalam menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik. Dengan berdiskusi, akademisi dapat memberikan wawasan yang berharga kepada pengambil kebijakan tentang bagaimana meningkatkan kualitas demokrasi.
“Kolaborasi antara akademisi dan pengambil kebijakan dapat memperkuat demokrasi dengan memastikan bahwa keputusan didasarkan pada bukti dan analisis yang mendalam.”
Kontribusi Pemikiran Kritis
Akademisi juga berperan dalam memberikan pemikiran kritis terhadap kebijakan yang ada dan mengusulkan alternatif yang lebih baik. Dengan demikian, mereka membantu menciptakan lingkungan demokrasi yang lebih sehat dan dinamis.
Oleh karena itu, kontribusi akademisi dalam menghadapi Demokrasi Lelah tidak hanya penting tetapi juga sangat diperlukan untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi.
10. Masa Depan Demokrasi di Indonesia
Indonesia sedang berada di persimpangan jalan dalam perjalanan demokrasinya. Dengan berbagai tantangan yang dihadapi, penting untuk memahami harapan dan tantangan yang ada untuk membentuk masa depan demokrasi yang lebih baik.
Harapan dan Tantangan
Demokrasi di Indonesia memiliki harapan besar untuk terus berkembang. Namun, tantangan seperti korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan masih menghantui sistem demokrasi. Upaya pemberantasan korupsi dan penegakan hukum yang adil menjadi kunci untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Selain itu, perubahan sosial dan teknologi juga memainkan peran penting dalam membentuk masa depan demokrasi. Media sosial telah menjadi alat penting dalam menyebarkan informasi dan memobilisasi masyarakat. Namun, penyebaran berita palsu dan hoaks juga menjadi tantangan yang harus diatasi.
Perubahan Sosial dan Teknologi
Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam dinamika demokrasi di Indonesia. Masyarakat kini lebih terhubung dan memiliki akses luas terhadap informasi. Namun, hal ini juga membawa risiko seperti penyebaran informasi yang tidak akurat.
| Aspek | Peran | Dampak |
|---|---|---|
| Media Sosial | Menyebarkan informasi dan memobilisasi masyarakat | Meningkatkan partisipasi masyarakat, tetapi juga risiko penyebaran berita palsu |
| Teknologi Informasi | Meningkatkan akses ke informasi | Membawa perubahan signifikan dalam dinamika demokrasi |
Peluang untuk Inovasi Kebijakan
Inovasi kebijakan menjadi sangat penting dalam menghadapi tantangan demokrasi di Indonesia. Dengan adanya perubahan sosial dan teknologi, pemerintah memiliki peluang untuk mengembangkan kebijakan yang lebih responsif dan inklusif.
Penguatan institusi demokrasi, seperti pemilu yang bebas dan adil, serta peningkatan partisipasi masyarakat sipil dalam proses pengambilan keputusan, menjadi langkah strategis dalam memperkokoh demokrasi.
Dengan memahami tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada, Indonesia dapat membentuk masa depan demokrasi yang lebih cerah. Peran aktif dari semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dan akademisi, sangat diperlukan dalam proses ini.
11. Solusi Menuju Pemulihan Demokrasi
Pemulihan demokrasi di Indonesia memerlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan berbagai pihak. Dalam konteks ini, beberapa solusi strategis dapat diimplementasikan untuk memperkuat fondasi demokrasi.
Pendidikan Politik dan Kesadaran Masyarakat
Pendidikan politik yang efektif dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka dalam proses demokrasi. Program pendidikan politik harus dirancang untuk mencakup topik-topik seperti partisipasi warga negara, pemahaman tentang institusi demokrasi, dan keterampilan advokasi.
- Meningkatkan literasi politik melalui pendidikan formal dan non-formal
- Mendorong diskusi publik tentang isu-isu demokrasi
- Mengembangkan kurikulum yang mencakup nilai-nilai demokrasi
Menuju Keterlibatan yang Lebih Baik
Keterlibatan masyarakat yang lebih baik dalam proses demokrasi dapat dicapai melalui berbagai cara. Salah satunya adalah dengan memperkuat lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang berperan dalam mengawasi proses demokrasi dan memberikan pendidikan kepada masyarakat.
- Mendorong partisipasi aktif pemuda dalam proses demokrasi
- Mengembangkan platform untuk dialog antara pemerintah dan masyarakat
- Meningkatkan transparansi dalam proses pengambilan keputusan
Penguatan Institusi Demokrasi
Institusi demokrasi yang kuat merupakan fondasi bagi demokrasi yang sehat. Oleh karena itu, reformasi institusi menjadi sangat penting. Ini termasuk memperkuat kekuasaan kehakiman, lembaga legislatif, dan pemerintah yang efektif.
Dengan mengimplementasikan solusi-solusi tersebut, Indonesia dapat melangkah menuju pemulihan demokrasi yang lebih kokoh dan berkelanjutan.
12. Kesimpulan: Menyongsong Era Baru Demokrasi
Evaluasi sistem demokrasi di Indonesia menunjukkan bahwa kelelahan demokrasi dapat diatasi dengan kolaborasi masyarakat yang lebih erat. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah mengalami perubahan signifikan dalam lanskap politiknya.
Temuan Utama
Ringkasan temuan utama menunjukkan bahwa ketidakpuasan terhadap pemerintah, korupsi, dan politisasi identitas merupakan faktor utama penyebab kelelahan demokrasi. Hal ini juga berdampak pada stabilitas politik dan kepercayaan publik.
Kolaborasi Masyarakat
Pentingnya kolaborasi masyarakat dalam memperkuat demokrasi tidak dapat diabaikan. Dengan melibatkan lembaga swadaya masyarakat, pemuda, dan akademisi, kita dapat menciptakan kesadaran politik yang lebih luas dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi.
Arah Ke Depan
Menyongsong era baru demokrasi, Indonesia perlu melakukan evaluasi sistem demokrasi yang lebih komprehensif. Dengan demikian, kita dapat menciptakan sistem demokrasi yang lebih kuat, transparan, dan akuntabel, sehingga kelelahan demokrasi dapat diatasi.